You are here: Beranda TENTANG APPI Anggaran Dasar APPI

Anggaran Dasar APPI


MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah upaya segenap Bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten. Usaha tersebut haruslah ditunjang oleh penguasaan, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab.

Bahwa para pelaku Pengadaan Industri Perminyakan Indonesia bertujuan mengembangkan segala kemampuan, keahlian dan memberikan darma baktinya kepada negara untuk mencapai kesejahteraan bangsa melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusianya.

Bahwa para pelaku Pengadaan Industri Perminyakan Indonesia berusaha untuk berperan aktif dalam pembangunan, melalui sumbangan pemikiran dan karya nyata untuk memajukan bangsa guna meraih cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Bahwa para pelaku Pengadaan Industri Perminyakan Indonesia berusaha untuk terus meningkatkan kemampuannya dengan tetap menjaga etika, agar dapat mendukung pembangunan di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan diatas, para pelaku Pengadaan pada Industri Perminyakan Indonesia merasa perlu untuk berhimpun dalam satu wadah organisasi profesi non politik agar dapat

bersatu untuk meningkatkan darma baktinya kepada bangsa dan negara Indonesia. Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka didirikanlah Asosiasi Pengadaan Industri Perminyakan Indonesia, yang disingkat APPI, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR
BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Yang dimaksud dengan Asosiasi Pengadaan Industri Perminyakan Indonesia dalam Anggaran Dasar adalah asosiasi pelaku pengadaan, tanpa melihat latar belakang bidang pendidikannya, yang bekerja, berperan atau berminat dalam rantai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang pengadaan, penyimpanan dan distribusi barang dan jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam industri perminyakan di Indonesia.


BAB II
NAMA, WAKTU DIDIRIKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PASAL 2

Asosiasi ini bernama: Asosiasi Pengadaan Industri Perminyakan Indonesia dan selanjutnya disebut “APPI “. Terjemahan dalam bahasa Inggris adalah Indonesian Petroleum
Procurement Association.

PASAL 3
APPI dicetuskan pendiriannya pada tanggal 25 Juli 1997 di Surabaya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan disahkan sebagai Badan Hukum dengan Akte Pendirian No. 24 yang dibuat di hadapan Notaris S.P. Henny Singgih SH pada tanggal 09 September 1999 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 66/A DLL/ HKM 1999 tanggal 17 November 1999 serta telah tercatat pada Lembaran Berita Negara No. 18 pada tanggal 03 Maret 2000.

PASAL 4
APPI berdomisili di wilayah Republik Indonesia, berkantor pusat di Jakarta. Dalam menjalankan kegiatannya, APPI dapat membuka perwakilan wilayah atau cabang di tingkat Propinsi atau Kotamadya yang disetujui dan diputuskan oleh Pengurus Pusat. Untuk selanjutnya, perwakilan tersebut dinamakan Komisariat Daerah (KOMDA).


BAB III
ASAS, SIFAT DAN TUJUAN
PASAL 5

APPI berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

PASAL 6
APPI adalah organisasi yang berdasarkan kesamaan profesi, berdiri sendiri, bersifat kekeluargaan serta tidak berafiliasi dengan Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik manapun.

PASAL 7
APPI mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

  1. Membina serta mengembangkan profesionalisme dan etika para pelaku Pengadaan pada Industri Perminyakan Indonesia agar senantiasa mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya berdasarkan prinsip dan standar kerja bertaraf internasional.
  2. Menyalurkan aspirasi dan potensi anggotanya untuk turut berperan aktif dalam Pembangunan Nasional sebagai wujud pengabdian terhadap bangsa dan negara.
  3. Menjalin dan meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya, industri, dunia usaha dan lembaga terkait lainnya baik nasional maupun internasional dalam rangka turut memajukan Industri Perminyakan Indonesia.
  4. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan organisasi sejenis, baik di dalam maupun di luar negeri guna kemajuan asosiasi.
  5. Membina dan mengembangkan kerjasama para anggotanya di lingkungan Pengadaan pada Industri Perminyakan Indonesia.
  6. Memupuk rasa kekeluargaan dan persaudaraan serta meningkatkan kesejahteraan para anggotanya sesuai dengan asas dan aturan organisasi.

 

BAB IV
USAHA-USAHA
PASAL 8

Untuk mencapai tujuan tersebut, APPI melakukan usaha-usaha dalam bentuk:

  1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya.
  2. Mengadakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan untuk mengadakan program pendidikan bergelar dan bersertifikat guna meningkatkan profesionalisme pelaku pengadaan di bidangnya.
  3. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta etika dalam bidang pengadaan sesuai dengan kebijaksanaan dan peraturan yang berlaku.
  4. Menggalakkan dan mengembangkan usaha publikasi tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pengadaan, maupun publikasi hasil-hasil karya para anggotanya.
  5. Mengembangkan jaringan informasi baik anggota maupun dengan organisasi sejenis dan terkait lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.
  6. Menyumbangkan pendapat dan saran kepada Pemerintah dan lembaga lainnya mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pengadaan.
  7. Memberikan konsultasi dalam bidang pengadaan kepada perseorangan, badan swasta maupun Pemerintah serta pihak-pihak lain yang memerlukannya.
  8. Mengadakan kegiatan lain yang bermanfaat untuk para anggotanya yang tidak bertentangan dengan AD/ART serta ketentuan organisasi.
  9. Menjabarkan kebijaksanaan dan peraturan pengadaan yang ada guna menunjang peningkatan kinerja aktifitas pengadaan.


BAB V
STRUKTUR ORGANISASI
PASAL 9

Struktur Organisasi APPI adalah Kongres/Kongres Luar Biasa, Pengurus Pusat, Dewan Penasehat dan Pengurus KOMDA.


BAB VI
KEPENGURUSAN
KONGRES/KONGRES LUAR BIASA
PASAL 10

  1. Kongres/Kongres Luar Biasa adalah lembaga musyawarah yang memegang wewenang serta kekuasaan tertinggi dalam APPI.
  2. Kongres/Kongres Luar Biasa memiliki wewenang untuk merumuskan, mengesahkan serta mengubah AD/ART, menetapkan garis-garis besar program APPI, memilih dan mengangkat Ketua Umum Pengurus Pusat untuk masa jabatan berikutnya serta mengesahkan Dewan Penasehat.

PASAL 11

  1. Kongres diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun. Jika dianggap perlu Kongres Luar Biasa dapat diusulkan setiap saat atas prakarsa Pengurus Pusat, atau atas usul sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota Pendiri/Anggota Biasa.
  2. Kongres Luar Biasa ini baru dapat diselenggarakan apabila usul tersebut mendapat dukungan lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah KOMDA yang terbentuk.


PENGURUS
PASAL 12

  1. Pengurus Pusat adalah pemegang wewenang eksekutif dalam APPI dengan masa bakti 3 (tiga) tahun.
  2. Pengurus Pusat harus memberikan laporan akhir masa baktinya kepada Kongres.

KOMDA
PASAL 13

  1. Pengurus KOMDA adalah pemegang wewenang eksekutif dalam APPI di tingkat daerah dengan masa bakti 3(tiga) tahun.
  2. Pengurus KOMDA harus memberikan laporan akhir masa baktinya kepada Pengurus Pusat.

DEWAN PENASEHAT
PASAL 14

Dewan Penasehat adalah badan yang anggotanya terdiri dari tokoh yang berperan atau berminat dalam bidang Pengadaan pada Industri Perminyakan di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang diusulkan Pengurus Pusat dan disahkan Kongres.


BAB VII
KEANGGOTAAN
PASAL 15

  1. Anggota APPI adalah pelaku pengadaan, tanpa melihat latar belakang bidang pendidikannya, yang bekerja, berperan atau berminat dalam rantai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang pengadaan, penyimpanan dan distribusi barang dan jasa , baik secara langsung maupun tidak langsung dalam industri perminyakan di Indonesia.
  2. Anggota terdiri dari:
    • Anggota Pendiri.
    • Anggota Biasa.
    • Anggota Luar Biasa.
    • Anggota Mahasiswa.
  3. Anggota Luar Biasa terdiri dari:
    • Anggota Kehormatan.
    • Anggota Peminat.

PASAL 16

Kewajiban dan Hak para anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APPI.

PASAL 17
Keanggotaan hilang atau dihapuskan dalam kondisi:

  1. Anggota mengundurkan diri secara resmi kepada Pengurus.
  2. Diberhentikan berdasarkan keputusan Pengurus Pusat sesuai dengan aturan yang tertuang dalam ART.
  3. Meninggal dunia.


BAB VIII
KEUANGAN
PASAL 18

Pendanaan serta keuangan APPI diperoleh dari :

  1. Uang pangkal dan iuran wajib berkala dari para anggota.
  2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat yang sesuai dengan asas APPI.
  3. Sumber-sumber lain yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan asas APPI.
  4. Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran dipertanggungjawabkan secara berkala dan tertulis oleh Pengurus.

PASAL 19

Kongres membentuk Team Pemeriksa, dengan tugas mempelajari, menganalisa dan menindak lanjuti Laporan Keuangan Pengurus Pusat. Bila diperlukan, laporan keuangan dapat diserahkan kepada akuntan publik untuk diteliti.


BAB IX
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PASAL 20

Dalam kondisi yang biasa, semua keputusan diambil melalui langkah-langkah musyawarah dan mufakat. Namun demikian, dalam kondisi dimana keputusan tidak dapat diambil secara biasa, maka dilakukan pemungutan suara seperti yang diatur dalam ART.


BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PASAL 21

  1. Perubahan Anggaran Dasar dapat dirubah atas dasar hasil musyawarah dan mufakat pada acara Kongres / Kongres Luar Biasa yang diajukan para anggota dan bermata acara khusus untuk itu.
  2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Kongres atau Keputusan Kongres Luar Biasa.

 

BAB XI
PEMBUBARAN ASOSIASI
PASAL 22

  1. APPI dapat dibubarkan hanya bila hal tersebut diajukan dan disetujui pada Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu. Segala aturan dalam hal pengambilan keputusan dalam Kongres Luar Biasa tersebut, harus mengikuti tata cara yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  2. Dalam hal APPI dibubarkan, penyelesaian administrasi baik secara operasional maupun finansial dilakukan Pengurus Pusat berdasarkan ketentuan dan peraturan tambahan yang ditetapkan Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu.
  3. Dalam hal jumlah kekayaan melebihi kewajiban pembayaran hutang-hutang berjalan, maka kelebihan tersebut akan disalurkan kepada badan-badan resmi yang ditetapkan dalam Kongres Luar Biasa yang diadakan dalam rangka pembubaran asosiasi.

 

BAB XII
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN TAMBAHAN
PASAL 23

  1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dengan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar.
    Hal-hal yang belum diatur, baik dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga, akan diatur oleh Pengurus Pusat, dengan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada.

Demikianlah Anggaran Dasar Asosiasi Pangadaan Industri Perminyakan Indonesia (APPI) ini disetujui dan ditandatangani oleh wakil dari Anggota Pendiri.


Jakarta, 18 Juni 1999


(Drs. Purnama Msi)
Ketua

Yang hadir:

  1. Willem L.B. Siahaya
  2. R. Harry Eddyarso
  3. Robertus Sumardji
  4. Moh. Munajat
  5. Pandji A.Ariaz
  6. Muhamad Husni Thamrin
  7. Dharma Irawan Jenie
  8. A.L. Mulyono
  9. Farida Rachmantio
  10. Drs. H. Eka Marsudi (Wakil Pendiri)